Inefisiensi PLN yang Rugikan Negara Triliyunan Rupiah

Inefisiensi PLN yang Rugikan Negara Triliyunan Rupiah

PLN diduga mengalami inefisiensi biaya listrik dan dianggap merugikan negara Rp 37,6 triliun. DPR juga harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Pengamat kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, DPR tidak boleh hanya memverifikasi, baik dari Dirut PLN yang lama maupun yang baru, BPH Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), hingga Kementerian ESDM.


Inefisiensi PLN yang Rugikan Negara Triliyunan Rupiah

"Tetapi, Komisi VII DPR juga harus bertanggung jawab atas kerugian PLN tersebut. Jangan hanya menyalahkan mantan Dirut PLN (Dahlan), Dirut PLN saat ini maupun sebelumnya, BPH Migas, PGN, dan Kementerian ESDM," kata Fabby saat workshop "Rasionalisasi Tarif Listrik Menuju Subsidi Tepat Sasaran" di Hotel Harris Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa  (30/10/2012) malam.

Menurut Fabby, DPR dinilai harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian PLN karena anggota dewan ini ikut menyetujui anggaran maupun subsidi yang akan dialokasikan ke PLN. Jika lepas tangan, DPR dianggap melakukan persetujuan pemberian subsidi dan anggaran untuk PLN tanpa kesadaran penuh. Jadi, hanya langsung menyetujui tanpa memeriksa rincian penggunaan subsidi maupun anggaran PLN tersebut.

"Mana mungkin DPR tidak tahu, dana subsidi dan anggaran PLN itu untuk apa saja, beli bahan bakar minyak (BBM) berapa, beli gas berapa. Kalau DPR sudah ketok palu, berarti DPR sudah setuju penggunaan alokasi dana subsidi dan anggaran itu untuk apa saja," tambahnya.

Sekadar catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit PLN pada tahun 2009 dan baru selesai pada September 2011 ini. Hasil audit itu yaitu PLN diduga melakukan inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dan mengakibatkan kerugian negara Rp 37,6 triliun.

Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menyebut bahwa inefisiensi biaya tersebut disebabkan PLN terpaksa harus memakai BBM untuk pembangkit listrik karena pasokan gas untuk pembangkit habis. Jika tidak menggunakan BBM, pilihan lain adalah mematikan listrik Jakarta selama setahun penuh.

Atas penggunaan BBM tersebut, biaya operasional PLN terpaksa membengkak hingga Rp 37,6 triliun. Bahkan, kata Dahlan, kerugiannya malah bisa menembus Rp 100 triliun.

Hasil Audit BPK Soal Inefisiensi PLN 


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan perusahaan listrik pelat merah, PT PLN, mengoperasikan dan memelihara beberapa pembangkit tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip efisiensi.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPK menemukan penggunaan bahan bakar high speed diesel atau kerap disebut solar pada pembangkit yang berbasis dual firing --bisa menggunakan gas dan BBM, mengakibatkan biaya pemeliharaan pembangkit lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar gas.

Hal tersebut mengakibatkan PLN mengeluarkan biaya pemeliharaan relatif lebih mahal yaitu Rp104,6 miliar pada 2009 dan sebesar Rp63,6 miliar pada 2010. Padahal bila menggnakan  gas, biaya pemeliharaan pembangkit jauh lebih rendah.

BPK juga menemukan PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara harus membayar gas yang belum dipakai sehingga berpotensi merugikan PLN. Biaya yang sudah dikeluarkan senilai US$40,6 juta untuk pembelian gas PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara, yang belum dapat segera dimanfaatkan.

PLTG Sektor Belawan Unit 2.1 dan Unit 2.2 di PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara mengalami kerusakan karena mengkonsumsi gas yang tidak sesuai spesifikasi. PLTGU Belawan kehilangan kesempatan memproduksi listrik sebesar 5.640.000 kWh senilai Rp68 miliar dan harus mengeluarkan biaya perbaikan di luar pemeliharaan periodik sebesar Rp4,3 miliar.

BPK menilai Proses pengadaaan dan pengoperasian mesin sewa diesel PLN Wilayah NTB mengalami keterlambatan dan tidak dilakukan addendum pengurangan harga. PLN Wilayah NTB berpotensi membayar harga kontrak yang lebih tinggi sebesar Rp27,7 miliar pada kontrak PLTD sewa Paokmotong, Labuhan, dan Bima.

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang pada saat itu menjabat direktur utama PLN mengaku siap bertanggung jawab atas hasil audit tersebut. “BPK tidak menganggap ini salah PLN. Tapi, kalau dianggap salah, saya akan terima. Misalnya diadukan ke KPK dan saya dianggap salah, lalu harus masuk penjara, saya akan jalani,” kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Dahlan juga mengatakan, sesungguhnya inefisiensi PLN sudah terjadi sejak lama, bukan belakangan ini saja. Karena itu, ia menyebut angka pemborosan temuan BPK terlalu kecil. “Seharusnya mungkin sampai Rp100 triliun karena itu sejak zaman Majapahit,” ujar Dahlan.
Article Information



share this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Posted by Simpel News, Published at 01.05 and have 0 komentar

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar